Penandatanganan MoU antara Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali

Kamis, 30 Juli 2020 bertempat di ruang Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dilaksanakan Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sentra Kekayaan Intelektual (KI) dimana kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu wujud komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali terhadap Pemerintah Daerah se – Provinsi Bali guna memberikan payung hukum atas pelaksanaan tugas dan fungsi sentra kekayaan intelektual dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali ( Bapak Jamaruli Manihuruk) dalam sambutannya menyampaikan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan kemudahan pendaftaran kekayaan intelektual bagi Masyarakat, UMKM dan Badan Hukum khususnya di provinsi Bali dimana saat ini telah terbentuk 9 (Sembilan) Sentra Kekayaan Intelektual Pada Kabupaten/Kota pada Wilayah Provinsi Bali dan dengan adanya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang baru sehingga jumlah sentra KI yang ada pada wilayah Provinsi Bali berjumlah 12 Sentra KI. Disamping itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berkomitmen untuk menjaga kelestarian keragaman budaya dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada setiap Potensi Kekayaan Intelektual khususnya pada wilayah Provinsi Bali. Diakhir sambutannya Beliau mengapresiasi kerjasama dan dukungan semua pihak dalam memajukan serta melindungi setiap kekayaan intelektual yang ada di wilayah Provinsi Bali.

Selanjutnya penandatanganan Sentra Kekayaan Intelektual baru antara Kanwil Kemenkumham Bali dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Universitas Mahasaraswati Denpasar dan STMIK STIKOM Indonesia. Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali juga memfasilitasi penandatanganan MOU antara Bank Madiri dengan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) untuk pemasaran produk – produk Indikasi Geografis, sebagai komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk menciptakan eksistensi pengelolaan Kekayaan Intelektual di Bali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *